Jakarta – Forum Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang digelar di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15-16/9/2025), menjadi panggung penting bagi Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk menyuarakan jeritan daerah kepulauan yang selama ini merasa terpinggirkan.
Dalam forum bergengsi yang dihadiri 11 gubernur dari berbagai provinsi ini, Lewerissa menyampaikan kenyataan getir Maluku—Provinsi dengan 92,6% wilayah laut, potensi perikanan yang melimpah, namun minim pendapatan karena rendahnya kapasitas fiskal.
“Kalau ada perubahan dana transfer pusat, kami bisa meriang, demam, bahkan stroke,” ucap Lewerissa, yang langsung menciptakan keheningan penuh makna di ruang pertemuan.
Menurutnya, satu-satunya cara untuk keluar dari ketergantungan fiskal adalah dengan meningkatkan investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, jalannya tidak mudah. Banyak kewenangan daerah justru ditarik ke pusat, membuat ruang gerak makin sempit.
Contohnya, di sektor perikanan, Pemprov Maluku hanya diberi kewenangan mengurus izin kapal maksimal 30 GT. Di atas itu, semuanya diambil alih Pemerintah Pusat.
“Pendapatan negara bukan pajak dari perikanan semuanya ditarik pusat. Jadi, bagaimana kami bisa dorong PAD kalau tangan kami diikat?” tegasnya.
Begitu juga dengan sektor tambang. Kewenangan izin hampir sepenuhnya dikuasai pusat, menyisakan celah kecil bagi pemerintah daerah.
“Kami ingin bergerak, tapi selalu terbentur aturan. Seolah tangan kami yang ingin membangun justru diamputasi oleh kebijakan,” lanjutnya.
Lebih ironis lagi, kata Lewerissa, Maluku menyumbang 30% potensi perikanan nasional dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Tapi masyarakat lokal tak menikmati manfaatnya karena kebijakan transhipment—alih muat hasil tangkapan langsung di laut—membuat ikan-ikan tak pernah singgah ke daratan Maluku.
“Inilah wajah pertumbuhan ekonomi yang eksklusif. Kami butuh pertumbuhan yang inklusif, yang dirasakan langsung oleh masyarakat kami,” ujarnya penuh penekanan.
Gubernur Maluku tidak sekadar mengeluh. Ia secara langsung mengetuk nurani pemerintah pusat, meminta agar kebijakan yang tidak berpihak pada daerah dievaluasi dan, jika perlu, direvisi.
“Kami ingin membangun, tapi jangan sampai tangan kami yang siap bekerja justru dipotong oleh aturan yang menjauhkan daerah dari kedaulatannya sendiri,” pungkasnya.
Pernyataan Lewerissa menjadi sinyal keras: bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya berpusat di daratan, dan potensi kelautan yang besar seperti di Maluku harus diberikan ruang dan kewenangan untuk dikelola oleh daerah sendiri.
